PERCEPATAN PEMERATAAN DAN KEADILAN

Ketimpangan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menggambarkan masih besarnya kemiskinan dan kerentanan. Hal ini dicerminkan oleh angka kemiskinan yang turun melambat dan angka penyerapan tenaga kerja yang belum dapat mengurangi pekerja rentan secara berarti. Tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 % penduduk berpendapatan terbawah adalah:

1. Angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (underutilized) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (part time worker), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan;
2. usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (unpaid worker); dan
3. penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan.

Ukuran kualitas pekerjaan berdasarkan status pekerjaan rumah tangga di atas, memberikan gambaran tentang kondisi pekerjaan dan kerentanan kehidupan masih mewarnai pekerjaan yang menyumbang sekitar 65,8 % dari pekerja. Sehingga wajar jika pertumbuhan kelompok 40 % terbawah relatif rendah, di bawah rata-rata nasional.

Dengan kondisi seperti ini, laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,0-7,0 % per tahun akan tetap menempatkan persoalan tenaga kerja menjadi masalah penting pembangunan. Pertumbuhan ekonomi setinggi demikian relatif hanya menguntungkan beberapa kelompok tertentu, setidaknya tenaga kerja upahan. Dengan demikian upaya mengisolasi persoalan tenaga kerja pada mereka yang menganggur dan mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, serta peningkatan akses dan produktivitas mesti segera diupayakan jalan keluarnya. Untuk itu, tantangan dalam menghilangkan kesenjangan pembangunan yang mampu meningkatkan standar hidup penduduk 40 % terbawah dan memastikan bahwa penduduk miskin memperoleh perlindungan sosial adalah:

1. Menciptakan pertumbuhan inklusif;
2. Memperbesar investasi padat pekerja;
3. Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro;
4. Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal;
5. Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu;
6. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian; dan
7. Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.