Kualitas
tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal
untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing nasional.
Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas,
akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan
pemerin tahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Proses demokratisasi,
desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak reformasi telah merubah
struktur hubungan antar berbagai
lembaga, khususnya antara legislatif dan eksekutif, antara pemerintah pusat dan
daerah, dan antara pemerintah dan masyarakat.
Sampai saat ini masih berlangsung proses mencari
bentuk pola hubungan antarlembaga yang terbaik. Keputusan Mahkamah Konstitusi
yang membatalkan atau mengurangi kewenangan DPR dalam proses pembahasan APBN
merupakan contoh dari pola hubungan yang sedang berubah tersebut. Dengan
demikian, tantangan yang dihadapi dalam tata kelola pembangunan adalah
bagaimana mempercepat proses transformasi tersebut dalam membentuk pola
hubungan antara para pihak dalam bentuknya yang terbaik, sehingga dapat
mendukung proses pembangunan nasional kedepan secara efektif dan efisien.
0 komentar:
Posting Komentar